Suasana Kampung Punan

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB- Masih minimnya keberadaan tenaga guru di Kampung Punan Kecamatan Segah-Berau menjadi harapan mendasar bagi warga.

Kondisi itu terungkap  saat kegiatan Musyawarah Pembanguna (Musrenbang)  Desa.

Koordinator Camat Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Segah, Fauzan Rahmani mengatakan bahwa  memang  sepanjang Kampung Long Laai hingga Punan Segah jumlah tenaga guru hanya hitungan jari.

Ironisnya, pengadaan tenaga guru di beberapa kampung tersebut bahkan ada yang dirangkap dari profesi lain.

"Kalau di Punan Segah sendiri, beberapa tenaga seperti perawat dan bidan itu merangkap jadi, sehingga pekerjaan mereka double,”tuturnya kepada media ini Jumat (4/2/22).

Mengenai produktivitas kampung, Fauzan menjelaskan, jumlah kepala keluarga (KK) Kampung Punan Segah memang hanya 33 KK. Namun, murid sekolah dasar di kampung tersebut terbilang banyak.

Selama ini dalam mendukung aktivitas belajar, kampung Punan Segah hanya memiliki 3 sampai 5 guru SD yang bergantian mengajar dari kampung sebelah.

Sedangkan, untuk guru di tingkat SMP sampai SMA tidak ada."Jadi aktivitas belajar disini itu sangat kurang karena tenaga guru itu datang dari Long Laai setiap 4-5 hari sekali, bahkan paling lama 1 minggu,”tambahnya.

Kondisi ini tambah Fauzan ,membuat pemerintah Kampung Punan Segah menjadikan pengadaan tenaga guru sebagai salah satu program prioritas di bidang sosial budaya pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kampung  lalu Program ini juga akan dijadikan sebagai program prioritas untuk Musrenbang Kecamatan Segah tahun ini. Usulan itu juga akan diteruskan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau."Tentu saja akan masuk list prioritas karena ini usulan dari kampung. Ada beberapa juga yang dijadikan prioritas di tahun 2023 seperti pembangunan jembatan besi dan perbaikan jalan untuk umum," terangnya seraya menambahkan harapan agar  tahun depan tenaga guru di beberapa kampung Kecamatan Segah dapat bertambah, termasuk Kampung Punan Segah.

Meskipun sebagai honorer ataupun tenaga P3K. Bergantung dari kebijakan pemerintah daerah mengenai status kepegawaian tersebut.(sep)